Sultan Syarif Kasim bersama pejabat Kerajaan Siak Sri Indrapura. Photo: Pinteres

Pada 10 September 1947, raja kerajaan Siak Sri Indrapura, Sultan Syarif Kasim bersama istri dan keluarganya tiba di Banda Aceh. Mereka pindah ke Aceh karena situasi perang di Sumatera. Dari Aceh ia meminta rakyat Siak untuk menolak negara boneka bentukan Belanda.


Ketika tiba di Aceh, Sultan Syarif Kasim dan istrinya Syarifah Fadlun diterima dengan dan baik dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan, seperti pada 5 Oktober 1947 menjadi pembicara pada rapat umum organisasi perempuan di Banda Aceh. Sultan Syarif Kasim menjadi pembicara bersama Gubernur Muda Sumatera Utara MR SM Amin, Hadji A, dan Halim Hasan, tentang kewajiban perempuan dalam perjuangan.

Kemudian pada 10 Januari 1948 dengan Ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Banda Aceh tanggal 18 Desember 1947 Sultan Syarif Kasim diangkat menjadi Penasehat Pemerintah Daerah Aceh dan statusnya diakui sebagai pegawai negara di Residen Aceh.

Selanjutnya pada 19 Juni 1948, ketika Presiden Soekarno melantik MR SM Amin menjadi Gubernur Sumatera Utara (sebelumnya Gubernur Muda) di Banda Aceh, Sultan Syarif Kasim yang sudah menetap di Banda Aceh juga menghadirinya. Beliau menjadi salah satu tamu kehormatan yang diberi tempat di antara rombongan Presiden Soekarno dan Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo Jendral Mayor Tituler Teungku Muhammad Daod Beureu’eh bersama para pejabat Residen Aceh lainnya.

Begitu juga saat peringatan Nuzulul Qur’an malam 17 Ramadhan di halaman Masjid Raya Biturrahman Banda Aceh, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1948, Sultan Syarif Kasim juga hadir dan berada di antara para pejabat sipil dan militer Keresidenan Aceh.

Teuku Alibasjah Talsya dalam buku Sekali Republiken Tetap Republiken halaman 146-147 menjelaskan, Sultan Syarif Kasim pada malam 10 Juni 1949 juga menyampaikan pidato perjuangan di radio Suara Indonesia Merdeka di Banda Aceh. Pidatonya ditujukan kepada rakyat Indonesia di daerah pendudukan Belanda, terutama untuk rakyatnya di Siak Sri Indrapura (Riau).

Pada awal pidatonya, ia menyampaikan tentang kelicikan Belanda yang mengingkari perundingan dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan agresi militer. Meski Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sedang mengupayakan perundingan lanjutan dengan dasar kesepakatan Roem-Royen.

Ia meminta kepada rakyat Siak/Riau dan rakyat Indonesia di daerah pendudukan Belanda untuk tetap waspada. Ia juga menyinggung tentang keikutsertaan wakil dari Siak dan daerah-daerah lainnya di Sumatera dalam Muktamar Sumatera di Medan untuk mendirikan Negara Sumatera Timur bikinan Belanda. Ia menegaskan itu bukanlah keinginan rakyat Siak, tapi hanya segelintir orang yang telah diperalat Belanda. Salah satu bagian pidato Sultan Syarif Kasim itu adalah seperti kutipan di bawah ini.

“Saya sebagai putra dari daerah Siak, yang telah hidup di tengah-tengah rakyat Siak, dan mengetahui apa yang terkandung dalam hasrat rakyatnya, saya menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan politik untuk melepas diri dari Republik itu bukanlah kemauan rakyat Siak sendiri. Bukan, walaupun orang-orang mengobar-ngobarkan seperti itu. Saya percaya, rakyat Siak sebaimana juga rakyat-rakyat Republik di lain-lain tempat yang sekarang dalam kekuasaan Belanda, hanya mempunyai satu keinginan. Keinginan hendak hidup bebas di bawah kibaran sang merah putih Republik Indonesia. Dalam pimpinan Presiden dan Wakil Presiden kita tercinta, Soekarno-Hatta.”

Pidato Sultan Syarif Kasim dari Banda Aceh itu kemudian dicetak di Siak dalam bentuk brosur dan dibagi-bagikan kepada penduduk. Hal itu kemudian mampu mempengaruhi rakyat Siak untuk tetap berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia, dan menolak upaya Belanda untuk mendirikan Negara Siak sebagaimana yang telah dilakukan terhadap Negara Sumatera Timur.

Hal itu dibuktikan pada 20 Oktober 1949, Bupati Militer Bengkalis menyampaikan pernyataan rakyat Siak kepada Sultan Syarif Kasim yang sudah lama menetap di Banda Aceh, bahwa rakyat Siak tetap berdiri teguh mengikuti Sultan Siak dan Pemerintah Republik Indonesia.

Rakyat Siak memprotes usaha Belanda membentuk Siak-raad yang dipimpin oleh Aboebakar sebagai ketua dan Dt Ahmat serta Dt Kasim sebagai anggota. Rakyat Siak hanya memandang sah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada November 1948.

Dalam masa-masa genting itu, Sultan Syarif Kasim bersama istri dan keluarganya tetap tinggal di Banda Aceh. Ia baru kembali ke Siak/Riau setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda terwujud, dan Indonesia benar-benar merdeka seutuhnya.*sumber:portalsatu.com

32 Views